GardaTerkini.com, Tanjungbalai -
Walikota Tanjungbalai telah menghadiri Musrenbang Perubahan RPJMD Sumut 2019 - 2023, dalam giat ini Gubernur Sumut Fokus Perubahan RPJMD Provsu pada Bidang Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi.

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023 Sumut yang digelar
Pemerintah Provinsi Sumut di Grand Ballroom Hotel Santika Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Kamis (03/06/2021).

Rencana Pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2019-2023, berubah dari rencana awal, Pandemi Covid-19 adalah yang memaksa perubahan itu.

Dalam kesempatan ini Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi mengatakan,  perubahan RPJMD Sumut diarahkan ke pembangunan, kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) atau Stimulus ekonomi yang diarahkan pada produktivitas masyarakat.

"Yang pertama fokus anggaran dalam rangka pembangunan, ini kita alihkan untuk melakukan kegiatan kesehatan, fokus penguatan kesehatan sampai 60 sekian persen," ujar Gubernur Edy.

Lanjutnya, Musrenbang Perubahan RPJMD Sumut 2019-2023, kemudian yang kedua stimulus ekonomi yang diarahkan produktivitas, bukan konsumtif. Ini yang dirubah, sehingga anggaran cenderung melakukan perubahan di sana," ujar Edy.

Dikatakannya, RPJMD Provsu pastinya secara otomatis akan berubah, Inilah kita lakukan evaluasi dan kita sampaikan kepada masyarakat bahwa RPJMD 2019-2023 berubah dari rencana awal," tuturnya Gubsu.

Gubernur Edy memaparkan lagi, inti perubahan RPJMD Sumut 2019-2023 yang terangkum dalam 8 rencana perubahan prioritas pembangunan, diantaranya :

1. Peningkatan sarana dan prasarana ketenagakerjaan.
2. Peningkatan akses dan mutu pendidikan. 3. Konektivitas antar pusat pertumbuhan wilayah dan pusat-pusat produktivitas, 4. Peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan, 5.Peningkatan nilai tambah sektor agraris.
6. Peningkatan nilai tambah sektor pariwisata 7.Peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga.
8.Reformasi birokrasi, tata kelola Pemerintahan dan layanan publik.

Gubsu Edy pun mengajak, Pemerintah Kabupaten/Kota untuk berkolaborasi dalam hal kelola pemerintahan demi percepatan pembangunan, sebab, katanya, masih ada 11 Kabupaten/Kota di Sumut yang belum optimal melakukan pengelolaan Pemerintahan dan indikator keberhasilan suatu daerah adalah kelola pemerintahan.

Tambahnya contohnya untuk peningkatan sarana dan prasarana ketenagakerjaan, pembangunan Pusat Balai Latihan Kerja Terpadu (BLK Centre), untuk prioritas kesehatan, yakni peningkatan sarana dan prasarana layanan di RS Haji Medan dan RS Jiwa.

Sedangkan di pendidikan, yakni revitalisasi 4 SMA Negeri sebagai pilot project sekolah bersih, pembangunan 22 sekolah baru (SMA dan SMK). Untuk konektivitas antar pusat pertumbuhan wilayah dan pusat-pusat produktivitas, di antaranya peningkatan ruas jalan menuju Bukit Lawang dan Tangkahan, dan peningkatan ruas jalan Pantai Timur, tukasnya.

Hadir pada Musrenbang Perubahan RPJMD itu, di antaranya Wakil Ketua DPRD Sumut, Rahmansyah Sibarani, Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Dadang Hartanto Kasdam I/BB, Brigjen TNI Didied Pramudito, Plt Sekdaprov Sumut, Afifi Lubis.

Serta hadir secara fisik dan virtual sejumlah Bupati dan Walikota, Plt Kepala Bappeda Sumut, Hasmirizal Lubis, para pimpinan OPD Pemprov Sumut, dan para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda.(Uda)