GardaTerkini.com, Tanjungbalai -
Pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan terhadap nota pengantar Walikota tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021.

Menurut ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tanjung Balai Eriston Sihaloho,SH  dalam pendapat akhirnya sejumlah 18 Item menegaskan,
diantaranya pembahasan berbasis bisnis.

Selanjutnya, tidak memperpanjang lagi Hak Guna Bangunan (HGB) dilokasi PT Delimas Surya Kanaka yang mana masa kontrak di tahun 2023, dengan luas 30 hektar, sementara hanya 15 hektar yang di kelola pihak Pemerintah Kota Tanjung Balai.

Kemudian sebut Sihaloho, mengevaluasi dan mendata aset yang dipinjam  pakai ke Instansi Vertikal, Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan, keberadaan Politeknik Tanjungbalai (Poltan),agar tidak di bebani APBD Tanjung Balai, dikarenakan tidak berjalannya roda pendidikan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan lebih lanjut, kembali mengevaluasi kinerja dinas Perumahan dan pemukiman tentang PAD melalui hak sewa dan mendata kembali masyarakat penyewa Rusunawa yang merupakan warga Kota Tanjungbalai.

Sihaloho juga melanjutkan, mengenai listrik, beban pembayaran penfahulyan APBD yang merupakan dari meter bulanan ditukar kepada pemakaian arus listrik prabaya/ Token.

Dikatakannya, mengenai air PDAM Tirta Kualo  menyalurkan pemasukan air ke perumahan Rusunawa melalui sumur bor/WTP.

Oleh karena itu kata Sihaloho lagi, kembali mengevaluasi kembali seluruh PNS di jajaran Pemko Tanjungbalai, dan menempatkan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, diharapkan bentuk unit pelayanan teknis di perumahan Rusunawa, tandasnya.

Ditambahkannya, termasuk pembayaran pajak bumi dan bangunan atas perumahan menjadi sumbet pendapatan PAD.

Ketua Fraksi PDI P yang juga ketua Komisi C DPRD menyebutkan, Pemko.agar dapat meningkatkan PAD, seperti pasar pasar rakyat atau tradisional, rumah makan, kios kios, parkir bermotor roda 4,3, dan 2, cafe yang memakai badan jalan ini mengingatkan kembali Pemko Tanjungbalai, penggelolaan pendapatan dilakukan oleh dinas pendapatan yang belum digali petugas pengutip retribusi harus diawasi dan ditertibkan.

Kota Tanjungbalai lanjutnya, mengenai peraturan daerah peratiran Walikota dapat mensyahkan Perda dalam rangka peningkatan PAD termasuk galian C.

Dan juga meminta kepada Pemko agar pedagang memperhatikan sampai berjualan di badan jalan dari berbagai jenis jualannya baik itu kain dan aksesoris.

Lain lagi halnya keoada Plt Walikota Tanjungbalai agar men assesmen kepala OPD yang akan memasuki masa pensiunan, dan mempersiapkan calon pelaksana tugas kepala OPD.

Bahkan bagi Kepala lingkungan dalam penerimaan yang pada berakhir bulan Fesember 2021,agar mempersiapkan calon Kepling dengan kriteria harus penduduk lingkungan sesuai administrasi KTP dan KK,batasan umur, dan lainnya.

Pihak Pemko Tanjungbalai juga harus menertibkan kembali penggunaan DAS, aset aset Pemerintah karena banyak yang di garap pihak lain, agar di tinjau ulang kembalai kepemilikan yang di bangun oleh masyarakat dan di ukur oleh BPN wilayah sungai Sumut propinsi Sumatera Utara.

Ada juga eks dinas pasar yang terletak di Jalan Veteran yang saat ini sudah berubah fungsi menjadi gudang mohon penjelasan, dan penangganan aparat hukum tentang prostitusi,narkoba dan minuman keras yang metesahkan masyarakat terutama di daerah terminal batu 7 dan pohon Jati kecamatan Datuk Bandar Tanjungbalai.

Maka dengan ini Fraksi PDI Perjuangan meminta terhadap Pemko yang sudah berubah fungsi menjadi kios kios diharapkan merupakan sumber pendapatan asli daerah diantara pasar Suprapto menjadi  tempat prostitusi dan penyalahan pengunaan narkoba.

Dari semua ini kata Eriston Sihaloho seluruhnya mendata ulang baik para pedagang berjualan dipasar Bengawan, pasar Suprapto, pajak kawat, pasar unggas dan pasar Bahagia agar menjadi Sumber PAD dan juga mendata kembali hotel tempat hiburan dan karaoke yang tidak mempunyai izin, Fraksi PDI Perjuangan dalam masukan masukan pandangan terakhir Kamis,(30/9/21) agar ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta untuk mengatur tercapai kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara merata, jelasnya Eriston Sihaloho ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tanjungbalai.(Auda)