GardaTerkini.com, Maluku - Saat menemui Tim Pemantau  Keuangan Negara (PKN) di PENGADILAN NEGERI kota AMBON Hans menyampaikan lagi lagi ada dalam tahap penyelesaian sengketa informasi ( Ajudikasi), Lewat pengadilan KIP yang kedua kalinya, pada hari  jumad 8 okt 2021,  

Pasalnya berapa bulan kemarin ada  masyarakat Pokka datang ke kantor PEMANTAU KEUANGAN NEGARA(PKN) terkait dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Desa

sehingga tim PKN datang kekantor Desa Pokka Untuk meminta LPJ Desa akhir tahun mulai 2016 sampai 2020

namun kepala Desa Pokka tidak memberikan data kepada tim PKN propinsi kota Ambon alasannya dokumen Desa merupakan dokumen rahasia negara

Hans juga menambahkan sidang ajudikasi nonlitigasi ini disebabkan oleh ketidak pahaman Pejabat publik dalam hal ini Penjabat Desa Pokka

dan Penjabat Desa Pokka tidak memahami isi UU No. 14 thn 2008, yang jelas jelas sudah menjamin Hak setiap warga negara untuk mengakses informasi publik yang bersifat terbuka,

Seperti laporan penanggung jawab anggran negara, berupa APBN, APBD, DD , Dan ADD. baik itu di akses berupa sofkopi, maupun  hardkopi, dan UU No. 14 thn 2008 ini juga memberikan sebuah perintah kepada setiap penjabat publik agar wajib
memberikan, melayani, pormohonan informasi publik yang bersifat terbuka.

Oleh karena itu maka Pemantau Keuangan Negara(PKN)kota Ambon, berdasarkan UU No 14 thn 2008 menggugat pejabat desa Pokka sebagai penanggung jawab ke Komisi Informasi Provinsi Maluku guna melaksanakan sidang terbuka Ajudikasi nonlitigasi ungkap Hans. (Rls/SK)