GardaTerkini.com, Tanjungbalai - Dari hasil rapat pembahasan anggaran untuk tahun 2022, dinas koperasi dan UKM bersama Ketua komisi B Hj.Hartatik, SE, Nuriana Silaban,(Sekretaris) Neni Kosasih, H.Alpian (anggota) di Aula DPRD Kota Tanjung Balai, Selasa (26/10/21)

Agenda pembahasan berbasis komisi B Dewan Kota Tanjung Balai berkaitan tentang anggaran didinas terkait, untuk dapat di pergunakan pada tahun 2022 kemudian disampaikan pelaksanaan ke APBD akan datang.

Dalam kesempatan ini kegiatan dinas Koperasi UKM selaku Plt Zainul Aripin menyampaikan, program dari berbagai kegiatan seperti Biaya cetak koperasi 2 juta, 110 juta penggunaan kenderaan roda dua dan roda empat, program pemberdayaan koperasi dan usaha koperasi tahun 2022 Rp.70 juta, Honor depkolektor 12 orang jumlah Rp.149 juta. pameran bila usai covid 19 sebesar Rp.20 juta, tenda KF dan peralatan pemutihan alat kerang Rp.174 juta lebih, sebut Zainul.

Sementara Nuriana Silaban yang juga sekretaris komisi B DPRD Kota Tanjung Balai mengkritisi soal honor depkolektor tugas dinas Koperasi dan UKM dalam menagih hutang kepada masyarakat peminjam atau nasabah

Dikatakannya yang akrab disapa Buk Nuri ini. apa sudah  benar bagi depkolektor sejumlah 12 orang dinas tersebut, dapat menghasilkan yaitu bagi nasabah dalam pembayaran secara rutin, akan tetapi sejak tahun 2013 hingga sampai sekarang tahun 2021 terhadap nasabah masih tertunggak, ini dampaknya hanya depkolektor kebanyakan santai.

Lanjutnya Buk Nuri, bila kita perkirakan tengang waktu sudah berapa tahun terhadap nasabah hutang tidak selesai, makanya ini depkolektor diduga kebanyakan duduk atau cerita, untuk itu menyoal anggaran bagi depkolektor perlu di halihkan kegiatan lainnya.tandasnya.

Nuriana Silaban menegaskan, kita memandang ini pekerjaan bodoh, atau teori pembodohan, depkolektor harus di hapus anggaran, sepertinya makan gaji buta. dan depkolektor beri pekerjaan lain, jelas Buk Nuri.

Maka lain halnya lagi sambungnya data yang kurang mampu harus Pailid, bila ada bantuan mohon juga diberitahukan kepada Dewan, karena kami ini adalah pengawasan, ungkap Nuriana.

Kabid koperasi dan UKM Tanjung Balai Mangandar Aritonang menyebutkan, Depkolektor tugas menagih utang pada Nasabah dananya dikirim langsung ke Bank Sumut, Bank Muamalat, sebut Aritonang.

Sambung Zainul Plt Koperasi dan UKM mengatakan, sejak tahun 2013 dana tidak ada di gulirkan terhadap Nasabah, kata Zainul, namun Rp.115 juta/tetap di anggarkan gaji kepada Depkolektor bila di perkirakan satu bulan untuk per orang Rp.800 ribu,

Menyoal koperasi tambah Zainul Koperasi simpan pinjam dinas koperasi dan UKM tahun depan akan didirikan, namun kita koordinasi dengan pihak Koperasi lainnya, tuturnya.

Ketua komisi DPRD Hj.Hartatik,SE menyebutkan, genjarnya bantuan di Kota Tanjungbalai, ironisnya bantuan yang diharapkan masyarakat mendapatkan bantuan, malah data yang lama orangnya itu mendapat bantuan,tetapi yang baru mengusulkan tidak pernah mendapat bantuan dari dinas Koperasi dan UKM, dengan harapan bantuan tersebut kiranya apa yang mau dibutuhkan masyarakat itu sangat sesuai, justru untuk bantuan Plt Koperasi UKM sangat perlu Lobi ke Propinsi.

Ini perlu untuk ke depan kembali di data ulang, mudah mudahan bantuan yang akan di gulirkan dinas Koperasi harus banyak koordinasi untuk bantuan di kucurkan ke Masyarakat, dari hasil rapat pembahasan berbasis komisi C akan melaporkan ke Badan anggaran DPRD Tanjungbalai, beber ketua komisi Hartatik. (Auda)