GardaTerkini.com, Rokan Hulu - Polres Rokan Hulu menurunkan 85 personil dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polres Rohul Akp Aditya Reza Syahputra, SE, M. Ak bersama Kasat IK Res Rohul Akp Syaiful dan kasat Samapta Akp Didik Antoni, SH. MH guna mengamankan jalannya Aksi Unjuk Rasa dan mogok kerja oleh Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia ( F-SERBUNDO ) PT. Perdana Inti Sawit Perkasa II ( PT. PISP II ) di Kantor DPRD Kab. Rokan Hulu sejumlah 200 orang.

Ratusan Pimpinan Basis Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (PBF-SERBUNDO) gelar Aksi Damai di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Rokan Hulu bertempat dihalaman kantor DPRD Rohul Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Senin (11/07/2022).

Aditya reza syahputra SE.m.Ak kabag Ops polres Rokan hulu yang juga mantan ajudan MENDES PDTT RI (RI 40)ini dengan humanis berada ditengah tengah buruh dan memberikan himbauan agar tidak anarkis dan tetap menjaga ketertiban serta keamanan agar aksi dapat berjalan lancar.

Ada beberapa tuntutan yang di ajukan kepada Ketua DPRD Rohul yakni, pertama Hentikan Diskriminasi hak di PT Perdana Inti Sawit Perkasa, Berikan Bonus tahunan kami, Berikan Tunjangan hari raya keagamaan Tahun 2021, Tetapkan Status kerja buruh harian lepas menjadi buruh harian tetap, Daftarkan buruh kerja peserta BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, Hentikan praktek kerja buruh borongan melalui kepala rombongan (Pemborong), Berikan fasilitas pelindung diri, Berikan air bersih layak konsumsi, Bayar upah buruh sesuai ketentuan upah minimum kabupaten, berikan hak kebebasan berserikat di PT Perdana Inti Sawit Perkasa, dan bayar upah buruh yang dipotong untuk denda pajak kendaraan perusahaan.

Koordinator wilayah (Korwil) Riau Matius Simamora mengatakan kami turun hari ini untuk memperjuangkan hak-hak para buruh agar tidak dirugikan oleh perusahaan dan memberikan mereka fasilitas pelindung demi keamanan agar tidak membahayakan para buruh dalam bekerja.

"Harapan kami datang ke DPRD Rohul ini agar dapat memfasilitasi kami dalam menyelesaikan permasalahan ini, dari banyak aspek pemerintah daerah dirugikan oleh perusahaan itu contoh dirugikannya gimana pihak perusahaan mempekerjakan buruh borongan yang tidak terdaftar didinas tenaga kerja Sehingga ada pajak penghasilan yang dikaburkan disitu," kata Matius.

Ditempat yang sama Ketua DPRD Rohul Nofliwanda Ade Putra mengakui bahwa para buruh sudah memberikan surat kepada DPRD Rohul sekitar seminggu yang lalu untuk menjadwalkan bahwa hari ini mereka akan menyalurkan aspirasi mereka termasuk hak-hak mereka bagi perusahaan.

"Untuk itu saya yang ditemani oleh pihak dinas ketenagakerjaan dan komisi III sudah mengagendakan besok akan diadakan rapat yang mempertemukan dengan stakeholder diantaranya pihak perusahaan, dinas dan kemudian pengawas Disnaker provinsi," kata Nofliwanda.

Dikatakannya lagi besok dalam rapat dengar ini kita akan mengkonfirmasi dan mengklarifikasi apa saja tuntutan para serikat buruh dengan didudukkan langsung dengan pihak perusahaan.**.(Ns)