GardaTerkini.com, Rokan Hulu - Wakil Ketua apdesi Propinsi Riau yang juga Ketua Apdesi kabupaten rokan hulu Zulfahrianto, SE menghadiri acara Orientasi Pembangunan Desa Berkelanjutan yang merupakan salah satu rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) yang diselenggarakan di Ancol Beach City (ABC) dikawasan wisata Ancol Jakarta, Sabtu (16/07).

Hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI)  H. Surta Wijaya, Ketua AKPSI Yulhaidir (Bupati Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah), Wakil ketua Apdesi propinsi riau Zulfahrianto SE,Sekjen APKSI Pj. Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM, pengurus APDESI seluruh Indonesia, Kepala Desa Penghasil Sawit  dan pengurus APDESI se-Indonesia.

Dalam keterangannya usai mengikuti rangkaian acara Orientasi Pembangunan Desa Berkelanjutan, Wakil ketua Apdesi Propinsi Riau yang juga sebagai Ketua Apdesi Kabupaten rokan hulu menyampaikan sesuai arahan dari Menteri dalam Negeri diantaranya Ungkapan Apresiasi setinggi-tingginya yang telah dibentuknya Asosiasi ini, Menteri juga berharap dengan adanya Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia dapat menata ulang tata kelola karena banyaknya persoalan – persoalan yang terjadi di Daerah terutama lahan yang menyangkut hak Masyarakat terhadap Perusahaan.

Ketua Apdesi Rokan hulu yang juga kades sontang Aktif ini juga menambahkan persoalan – persoalan yang terjadi di Daerah hanya diketahui oleh Kepala Daerah, Perangkat Desa serta Pemangku kepentingan lainya, oleh sebab itu Kepala Daerah dan Kepala Desa dapat diberikan semacam Orientasi atau Peninjauan terhadap sesuatu yang tepat untuk diterapkan kepada Kepala Daerah.

Ia melanjutkan, tata kelola dan kebijakan – kebijakan Perkebunan Sawit banyak berubah – ubah, sehingga dapat mengaplikasikannya di Daerah, selama ini persoalan di Hulu, antara Masyarakat dengan Perusahaan, dan selama ini belum ada Aturan khusus yang mengatur ini semua.

Anto sontang berharap dengan adanya APDESI/AKPSI, akan lahir Peraturan – Peraturan yang mengatur segala Regulasi sehingga Petani Sawit dapat Terlindungi, Mengayomi sehingga Masyarakat Petani Sawit semakin Sejahtera dan Kesejahteraan tersebut berefek akan kemajuan suatu Daerah."Harap zulfahrianto SE.

Ia menjelaskan dengan belum adanya Regulasi atau Peraturan dari Pemerintah, selama ini harga Sawit dapat diatur oleh Perusahaan – Perusahaan Sawit yang berskala besar, sehingga Petani kecil di Daerah tidak dapat menentukan harga panennya sendiri.

Lanjut Anto menerangkan, dengan adanya AKPSI dan APDESI, maka Asosiasi – Asosiasi ini dapat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam mendengar setiap permasalahan yang dihadapi Petani Sawit di Daerah dapat tersampaikan oleh Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Pusat dapat mengambil langkah atau kebijakan yang akan memberikan jalan jika ada permasalahan di Daerah.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan,(dikutip dari laman kominfo kampar)dalam arahannya menyampaikan, AKPSI dan APDESI sebagai Jembatan Penghubung antara Pemerintah pusat dan Daerah serta Petani Sawit di Daerah untuk menyampaikan permasalahan yang timbul selama ini sehingga Pemerintah Pusat dapat mencarikan Solusi terhadap permasalahan yang terjadi.**(Rls)