GardaTerkini.com, Malteng - Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah menggelar Uji Publik rancangan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dalam Pemilu Tahun 2022.

Kegiatan di buka oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan R. J. Hetharia, SE mewakili Pejabat Bupati Maluku Tengah, Bertempat di Baileo Ir. Soekarno Masohi. Senin, (12/12/22).

Turut hadir, Forkopimda Kabupaten Maluku Tengah, Ketua KPU dan seluruh Anggota KPU Kabupetan Maluku Tengah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Pimpinan OPD Kabupaten Maluku Tengah, Pimpinan Partai Politik se Kabupaten Maluku Tengah, Peserta Uji Publik, Camat, Kabag Pemerintahan, Kapala Kesbang, Bawaslu, Ketua Partai Polik, Ormas, LSM, Para Narasumber.

Dalam sambutannya pada kegiatan itu Hetaria mengatakan bahwa, Pemerintah Kabupaten memberikan apresiasi dan menyambut baik kegiatan ini sebab Pemilu merupakan momentum demokrasi yang penting dan strategis bagi pembangunan daerah, bangsa dan Negara.

Semua pihak baik Pemerintah, KPU selaku penyelenggara dan masyarakat harus terlibat bersama-sama dalam setiap tahapan pemilihan umum yang telah ditetapkan. Agenda Pemilihan Umum sebagai bagian dari amanat konstitusi harus kita laksanakan dengan patuh, setia, jujur, adil dan terbuka. Pemerintah Kabupaten memiliki tanggung jawab untuk membantu dan mendukung setiap tahapan pemilihan yang telah ditetapkan dan sementara dikerjakan oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah. Sesuai dengan regulasi yang ada yakni undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Pemilu serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2022 tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum, maka saat ini telah memasuki tahapan yang sedang berjalan yakni penataan daerah pemilihan (DAPIL) dan penataan alokasi kursi untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam pemilu Tahun 2024.

Lanjutnya, Berkenaan dengan tahapan tersebut, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, telah menyampaikan data Agregat Kependudukan (DAK2) semester 1 tahun 2022 kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dengan Keputusan KPU RI Nomor 457 Tahun 2022 yang merupakan dasar Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tahapan penataan DAPIL dan alokasi kursi pemilu tahun 2024.

Untuk saat ini jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 428.755 dengan jumlah kursi sebanyak 40 kursi. Dari jumlah penduduk yang tersebar di 18 kecamatan tersebut, agar kiranya melalui forum ini dapat dirumuskan apakah alokasi kursi per kecamatan tetap dipertahankan ataukah perlu dilakukan penyesuian alokasi kursi sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk pada kecamatan tertentu.

Hal ini sepenuhnya menjadi kewenangan KPU Kabupaten Maluku Tengah dan kami pemerintah bersama seluruh masyarakat akan menindaklanjutinya sesuai kewenangan masing-masing.

"Perlu saya tegaskan, bahwa sesuai amanat yang diberikan kepada saya saat pelantikan sebagai Penjabat Bupati Maluku Tengah oleh Bapak Gubernur Maluku, salah satu penugasan yang menjadi agenda prioritas saya yakni memfasilitasi pelaksanaan tahapan pemilu 2024 serta terselenggaranya pemilu tahun 2024 yang aman dan damai,"tegasnya.

Saya berharap agar KPU Kabupaten Maluku Tengah dalam melaksanakan tahapan demi tahapan tetap berpedoman pada regulasi yang ada, dan tidak memiliki kepentingan pragmatis dalam hal penetapan DAPIL dan alokasi kursi sehingga pelaksanaan tahapan pemilu di Kabupaten Maluku Tengah dapat berjalan dengan jujur, adil, aman dan lancar.

Kegiatan uji publik hari ini tentunya memiliki nilai strategis, dimana masyarakat terutama para pemangku kepentingan dapat bersama-sama memberikan masukan yang konstruktif agar nantinya hasil uji publik ini akan menjadi bahan pertimbangan KPU Kabupaten Maluku Tengah dalam menetapkan DAPIL dan alokasi kursi yang proporsional dan adil.***