GardaTerkini.com, Pekanbaru - Lagi-lagi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution tersandung masalah, namun seolah-olah masih kebal hukum untuk disentuh KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bisa bergeming menyentuh Indra Pomi, malah rekan-rekannya sudah ada yang mendekam di balik jeruji besi. Entah itu dikorbankan, entah memang mereka bersalah dan bertanggung jawab masing-masing.

Kalau itu tanggung jawab hukum masing-masing, mengapa hingga detik ini Indra Pomi masih berlenggang bebas bahkan diberikan jabatan strategis sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru. Lagi-lagi KPK diduga kalah taji menyentuh pejabat sekelas Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution.

Hal ini, membuat salah satu kelompok organisasi masyarakat, Ketua Pemuda Millenial Pekanbaru (PMP) Teva Idris angkat bicara terkait sepak terjang Indra Pomi yang pernah diberitakan media ini.

Indra Pomi juga diduga terlibat dalam kasus Jembatan Water Front City (WFC) di Kampar. Pasalnya saat itu Indra Pomi menjabat sebagai Kadis Bina Marga dan Pengairan Kampar. Ia pun diduga kecipratan aliran dana dari proyek tersebut.

Terkait hal itu, Teva Iris meminta KPK melakukan pemeriksaan kebenaran terlibatnya Indra Pomi dalam kasus tersebut.

Seperti diketahui, kasus proyek jembatan WFC ini, KPK telah menetapkan dua tersangka. Yakni, Adnan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar, serta I Ketut Suarbawa selaku Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya sekaligus Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya.

Dari fakta persidangan Adnan diduga menerima uang sekitar Rp 1 miliar yang diduga merupakan fee sebesar 1 persen dari nilai total kontrak pembangunan jembatan senilai Rp 15.198.470.500. Kuat dugaan, proyek tersebut sarat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta pengaturan tender yang dilakukan oleh para tersangka.

Hal ini terlihat jelas dalam amar putusan yang dibacakan dalam hasil sidang dengan nomor putusan: Nomor 10/Pid.Sus -TPK/2021/Pn. Keputusan tersebut dikeluarkan pada tanggal 8 Juli 2021.

“Jadi aneh rasanya jika hanya PPK saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Padahal saat itu, Indra Pomi memiliki pengaruh dan peran yang sangat besar pada proyek tersebut. Tidak logis rasanya jika Adnan melakukan hal itu tanpa sepengetahuan kepala dinas.

Teva Iris mengatakan, pemenang tender saja sudah jelas diarahkan agar PT Wijaya Karya jadi pemenang. Hal ini sepengetahuan Indra Pomi. Jadi kuat dugaan kolusi tersebut juga sudah direstui dan diketahui oleh Indra Pomi.

Saat ini kata Teva Iris, pihaknya tengah menyiapkan bukti-bukti untuk kemudian melaporkan kasus itu ke KPK. Ia berjanji, PMP terus konsisten untuk memerangi semua bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. (Rls/red)

Sumber berita : Potret24.com