GardaTerkini.com, Pekanbaru - Dinas PUPR sebagai ujung tombak Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur, tengah menjadi sorotan tajam publik. Disinyalir dinas basah tersebut saat ini sedang digerogoti para mafia proyek. Rabu, (30/8/23).

Oknum “Mafia Proyek” diduga sudah terjadi sejak lama di Dinas PUPR Kota Pekanbaru. Dugaan ini berawal dari temuan di pekerjaan pembangunan jalan Harapan Utama Kelurahan Delima Kecamatan Bina Widya, yang dikerjakan CV. Jeris Putra Riau dengan nilai Rp 1.521,072.297,44, bersumber dari APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2022.

Dimana, saat dilakukan pekerjaan dilapangan, diduga terjadi kecurangan mengurangi volume item-item pekerjaan sehingga menyimpang dari kontrak kerja. Pada pekerjaan nya, Panjang hanya 530 M, bahu jalan belum di kerjakan, kebanyakan SIR dari pada aspal.

Sebagaimana informasi terendus dilingkungan masyarakat dan dari beberapa sumber media ini, pada pekerjaan senilai miliaran rupiah itu disinyalir berjalan tidak sesuai spesifikasi teknis dan tabrak aturan. Dugaan ini pun dibungkus rapi oleh pihak rekanan pelaksana kegiatan dilapangan dan oknum-oknum pejabat Dinas PUPR Kota Pekanbaru.

“Kita duga bahwa pihak rekanan pelaksana kegiatan tersebut telah melakukan pengurangan fisik volume untuk keuntungan pribadi dan di bagi-bagi kepada pihak pejabat di PUPR, sehingga pekerjaan paket dari APBD 2022 selama ini tidak terungkap, “ujar sumber media ini.

Bukan hanya itu, terdapat juga Pekerjaan Kontruksi jalan Karya Guru MNJ MAN 3 Kelurahan Tuah Madani, Kecamatan Tuah Madani, Yang dikerjakan PT. Abim Sukses Bersama dengan nilai pekerjaan Rp1.376.666.700,22,- yang bersumber dari APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2022. Pada pekerjaan tersebut, diduga ada pengurangan Volume pengerjaanya dilapangan.

Dari hasil Investigasi media ini dilapangan ditemukan beberapa dugaan penyimpangan, seperti lebar dan tebal bahu jalan yang bervariasi, dan parit sudah retak atau patah. Sehingga patut diduga pengerjaanya tidak sesuai spesifikasi.

“Konspirasi antara kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas tercium makin jelas. Inilah menjadi indikasi mafia proyek,”tambah sumber.

Disebabkan, katanya, setiap pekerjaan tentu saja sudah diatur dalam dokumen kontrak. Kemudian kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas dianggap menguasai dokumen kontrak dimaksud.

“Diduga Adanya kesengajaan pelanggaran terhadap dokumen kontrak secara bersama-sama inilah yang kita kategorikan sebagai suatu jaringan mafia proyek,”imbuhnya lagi.

Tidak hanya sampai di situ, bahkan Kepala Bidang Bina Marga dan Mantan Kepala Dinas PUPR, Indra Pomi Nasution Yang menjabat saat itu yang kini menjabat sebagai sekda Kota Pekanbaru diduga melindungi konspirasi terhadap APBD Kota Pekanbaru Tahun 2022 senilai Miliaran rupiah itu.

Buktinya, Kabid PUPR Kota Pekanbaru, Khaidir terkesan “bungkam”. Meskipun sudah dikonfirmasi media ini, namun Khaidir seperti enggan untuk menjawab atau menjelaskan kepada publik dan kepada media.

Begitu juga, Indra Pomi Nasution yang menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru tahun 2022, seakan tertutup saat dikonfirmasi terkait pekerjaan beberapa paket di Dinas PUPR Kota Pekanbaru dari APBD Tahun 2022, yang diduga ada penyimpangan dan pengurangan Volume pada pekerjaan. Bahkan untuk konfirmasi keberapa kalinya, Ex Kadis PUPR Kota Pekanbaru itu yang kini menjabat sebagai Sekda Kota Pekanbaru masih tidak merespon.

Kabid Bina Marga, Khaidir dan Mantan Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution, hingga berita ditayangkan masih belum berikan jawaban terhadap konfirmasi media.

Namun sebelumnya, Plt Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Edward Riansyah dikonfirmasi media ini mengaku bahwa proyek tersebut dikerjakan semasa Kepemimpinan Indra Pomi Nasution sebagai Kadis PUPR Kota Pekanbaru Tahun 2022.

“Saya diluar Kota. Tahun lalu bang IP, ” singkat Edward melalui pesan WhatsApp nya, Sabtu (26/8/23) lalu.

Beberapa Paket Proyek dari Anggaran APBD Tahun 2022 di Laporkan di Kejari Pekanbaru.

Belakangan ini, terendus dipublik, beberapa paket pekerjaan jalan di tiga Kecamatan di Kota Pekanbaru dari APBD tahun 2022 pada masa jabatan Indra Pomi Nasution telah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru oleh salah seorang ketua Aliansi yang berkedudukan di Kota Pekanbaru. (Tim/Red).