Home Nasional Otonomi Politik Ekonomi Hukrim Sport LifeStyle Metropolis Pendidikan Internasional Indeks
 
Ketua Dewan Pers Menyampaikan Perusahaan Pers Tidak Perlu Mendaftar Ke Dewan Pers
Jumat, 24-11-2023 - 10:44:39 WIB
TERKAIT:
   
 

GardaTerkini.com, Jakarta - Ketua Dewan Pers Dr. Ninik Rahayu, SH, MS mengatakan ketentuan tentang pendataan perusahaan Pers telah tertuang dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan DP/I/2023 tentang Pendataan Perusahaan Pers.

Dewan Pers tidak dapat memaksa perusahaan Pers untuk didata, atau ikut verifikasi media cetak, radio, televisi dan siber/online paparnya dalam jumpa Pers di Gedung Dewan Pers Lt. 7, Kamis, (23/11/2023).

“Saat ini memang tidak ada lagi pendaftaran,” ujar Ninik dalam jumpa Pers tersebut.

Ninik menuturkan, pendaftaran media merupakan produk Undang-Undang (UU) yang lama, sementara yang baru tidak lagi menggunakan hal tersebut.

”Itu rezim UU pokok pers, UU No 40/1999 tidak mengenal lagi pendaftaran,” jelasnya.

Hal tersebut sudah diklarifikasi melalui Siaran Pers nomor 07/SP/DP/II/2023 tertanggal 27 Februari 2023 berkaitan dengan banyaknya pemberitaan tentang perlunya pendaftaran Perusahaan Pers ke Dewan Pers.

Secara jelas Ninik mengatakan, setiap orang dapat mendirikan Perusahaan Pers dan menjalankan tugas jurnalistik tanpa harus mendaftar ke lembaga mana pun, termasuk ke Dewan Pers.

Lebih lanjut Ketua Dewan Pers menjabarkan, Setiap perusahaan pers, sepanjang memenuhi syarat berbadan hukum Indonesia dan menjalankan tugas jurnalistik secara teratur, dapat disebut sebagai Perusahaan Pers meski belum terdata di Dewan Pers.

Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Sementara itu, dalam Pasal 15 ayat 2 (huruf g) Undang-Undang Pers, tugas Dewan Pers hanyalah mendata Perusahaan Pers.

“Pendataan perusahaan oleh Dewan Pers tidak bisa disamakan dengan pendaftaran dan tentu keduanya sangatlah berbeda. Pelaksanaan tugas mendata perusahaan Pers itu, ditujukan untuk mengembangkan kemerdekaan Pers dan meningkatkan kehidupan Pers nasional,” paparnya.

Pendataan perusahaan Pers merupakan stelsel pasif dan mandiri. Artinya; Perusahaan Pers yang berinisiatif untuk mengajukan diri agar diverifikasi (didata) oleh Dewan Pers sesuai aturan yang ada. Ketentuan mengenai pendataan Perusahaan Pers ini telah tertuang dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan DP/I/2023 tentang Pendataan Perusahaan Pers.

“Perusahaan Pers yang tidak bekerja secara profesional, antara lain ditandai misalnya dengan; tidak memenuhi kewajiban untuk kesejahteraan Wartawannya, tidak memberikan penghasilan yang layak, tidak memberikan perlindungan terhadap keselamatan wartawan dan atau malah memerintahkan si wartawan mencari tambahan penghasilan iklan,” ujar Ninik.

Hal tersebut membuat Wartawan tidak bisa menjalankan tugas dengan profesional. Sebab, penghasilan Wartawan tergantung seberapa besar dia meraih iklan atau tambahan penghasilan lainnya.

“Situasi ini tentu tidak mendukung Wartawan untuk menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas,” tandasnya.

Oleh karena itu, setiap Perusahaan Pers sedianya harus menambah kesejahteraan Wartawannya serta mendaftarkan ketenaga- kerjaannya, seperti BPJS maupun Asuransi Keselamatan Kerja Wartawan selama bekerja sesuai tugasnya di lapangan.

Hal senada ditambahkan wakil Ketua Dewan Pers Muhamad Agung Dharmajaya, bahwa Dewan Pers menghimbau kepada Perusahaan Pers agar dapat menghormati Hak Jawab seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta, yang merugikan nama baiknya kepada Pers yang mempublikasikan.

Hak Jawab sendiri berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan profesionalitas.

Pers wajib melayani setiap Hak Jawab, sebab fungsi Hak Jawab adalah guna memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers, mencegah atau mengurangi munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers, serta sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers.

Hak Jawab bertujuan untuk memenuhi pemberitaan, atau karya jurnalistik yang adil dan berimbang serta melaksanakan tanggung jawab Pers kepada masyarakat.

Adapun kehadiran Pers di tengah masyarakat dapat menjadi solusi penyelesaian sengketa pemberitaan pers dan mampu mewujudkan iktikad baik Pers***




 
Berita Lainnya :
  • Pemdes Tasik Serai Serahkan Kurban Sapi Ke Pengurus Mesjid Nurul Huda
  • KPU Siak Resmi Luncurkan Tahapan dan Jadwal Pilkada Tahun 2024
  • Pengusaha Muda Anggia Efpindo Putra , Trend Bursa Bakal Calon Wakil Bupati Kerinci Terbaru
  • Pembayaran Gaji Honorer Daerah Disorot Publik, Peran Korwil Pendidikan Bangko Disdikbud Rohil
  • Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Siak
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Pemdes Tasik Serai Serahkan Kurban Sapi Ke Pengurus Mesjid Nurul Huda
    02 KPU Siak Resmi Luncurkan Tahapan dan Jadwal Pilkada Tahun 2024
    03 Pengusaha Muda Anggia Efpindo Putra , Trend Bursa Bakal Calon Wakil Bupati Kerinci Terbaru
    04 Pembayaran Gaji Honorer Daerah Disorot Publik, Peran Korwil Pendidikan Bangko Disdikbud Rohil
    05 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Siak
    06 Sekda Arfan: Kejuaraan Menembak Piala Dandim Cup 2024 Mampu Melahirkan Atlet Terbaik Siak
    07 Pembukaan Kejuaraan Menembak Dandim 0322 Siak Cup di Pondok Pesantren Olahraga Wali Nur Diwan
    08 Gunakan Jasa Bongkar Muat Pribadi, Camat Tualang: Silahkan Jangan Mengatasnamakan 2 Kelompok Ini
    09 Satreskrim Polres Bengkalis Ungkap Tindak Pidana Pencurian & Pemberatan
    10 Konsultan Pengawas Dinas Pendidikan Kerinci Diduga Fiktif , BPK di Minta Turun
    11 Bupati Alfedri Investasi ini Tingkatkan Ekonomi Masyarakat, Pabrik Pupuk NPK Segera Beroperasi
    12 Kurang Pengawasan, Bangunan Semenisasi Jalan Melati Terkesan Asal Jadi
    13 Pekerjaan Proyek PL di Dinas Pendidikan Kerinci Diduga Asal Jadi, Murison di Minta Turun Ke Lapangan
    14 Sat Reskrim Polres Bengkalis Menangkapan Terhadap 1Orang Diduga Pelaku Perusakan Hutan
    15 Bobroknya Pelayanan di Rumah Sakit Sultan Sulaiman, Pasien Poli Jiwa Drobrak Ruang Dirut
    16 Sampah Jadi Makanan Ternak, Komisi lll DPRD Siak Kunker ke Bekasi Jawa Barat
    17 MDTA & TPQ KE-XV Se-kecamatan, Tahun 2023-2024, Bupati Siak Alfedri Hadiri Wisuda IQRA & Khatam Al-Q
    18 Temuan Inspektorat Soal BUMD, DPRD Siak Bentuk Pansus
    19 Wanita Paroh Baya di Duri Timur Mandau di Tangkap Polisi, Diduga Memiliki Narkotika Jenis Sabu
    20 DPRD Kota Pekanbaru Rapat Paripurna, Menyampaikan Keputusan Tentang Terhadap LKPj Pemko 2023
    21 Rapat Paripurna Laporan Panitia Khusus Terhadap Pembahasan LKPJ Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2023
    22 Peningkatan Jalan Melati Kelurahan Titi Antui Kecamatan Pinggir Berkesan Asal Jadi
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © GardaTerkini.com | Media Online | Bertindak demi Kebenaran