GardaTerkini.com, Pelalawan - Bupati Pelalawan Zukri diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan Zulkifli menghadiri Gebyar Audit Kasus Stunting (AKS) 2024 Tingkat Provinsi Riau secara virtual, di Aula Kantor Kelurahan Kerinci Kota, Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau, Senin (04/03/2024).

Gebyar AKS yang juga diikuti oleh 12 Kabupaten/ Kota se-Provinsi Riau dilaksanakan secara virtual dan dipusatkan di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dan dihadiri oleh Kepala BKKBN RI dr. Hasto Wardoyo.

AKS merupakan salah satu strategi dalam percepatan penurunan angka stunting. Dalam audit tersebut akan dilakukan upaya identifikasi risiko dan penyebabnya pada kelompok sasaran berbasis surveilans rutin atau sumber data lainnya, khususnya sebagai penapisan kasus-kasus yang sulit, termasuk mengatasi masalah mendasar pada kelompok sasaran audit berisiko stunting, yaitu calon pengantin (catin) ibu hamil, ibu menyusui/nifas, dan baduta/balita.

Tema yang diangkat dalam Gebyar AKS Tingkat Provinsi Riau 2024 ini adalah bersama audit kasus stunting dan intervensi (Riau Beraksi) pastikan penentuan target baik dan benar, pastikan target sasaran intervensi masuk sasaran target intervensi, pastikan target sasaran memperoleh program intervensi, pastikan target sasaran memanfaatkan program sesuai kriteria program dan pastikan semua pelaksanaan program tercatat dan terlaporkan (PASTI).

Pj. Gubernur Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Pemprov Riau Elly Wardani berharap dengan adanya Gebyar AKS 2024 ini dapat dengan segera mengidentifikasi faktor resiko dan rencana tidak lanjut intervensi yang harus segera diimplementasikan, dipantau dan dapat memberikan dampak terhadap penurunan kasus stunting baru di Provinsi Riau.

"Gebyar AKS 2024 kali ini yang menyasar sasaran audit sebanyak 562 orang sasaran yang terdiri atas calon pengantin, ibu hamil, ibu pascasalin dan balita. Terima kasih untuk dukungan dan bantuan semua dalam rangka percepatan penurunan stunting di Provinsi Riau."imbuhnya.

Elly juga mengharapkan peran pemerintah daerah melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, sehingga tim percepatan penurunan stunting di setiap daerah diminta untuk dapat menyusun sebuah rencana tidak lanjut implementasi, sehingga faktor risiko penyebab stunting dapat diatasi secara dini. (Julianus Purba).